Salam kenal juga Pak, saya sangat senang dengan harapan Bapak tentunya mungkin juga harapan semua Pengguna Barang/Jasa, ya kalau saja semua pihak bisa satu visi. Namun kenyataannya tidak demikian. Bapak bisa baca yang ini. Terkadang seperti yang saya alami, antara pejabat pengelola kegiatan saja tidak ada kesamaan visi. Ditambah lagi desakan BPKD agar laporan pertanggungjawaban harus selesai sebelum tanggal 10 Desember, kalau tidak dana akan SILPA, tanpa mau tahu bagaimana kondisi lapangan apakah fisik sudah selesai atau belum yang penting Berita Acara sudah harus sampai. Sementara apabila fisik di lapangan belum selesai, siapa berani mau menandatangani Berita Acara Pembayaran. Dari pihak rekanan kalau dibayarkan sesuai dengan progress, kemungkinan besar akan keberatan. Masih mending diumpat-umpat terkadang beserta ancaman yang bagi orang awam bisa bergidik mendengarnya atau dengan memPTUNkan. Nah, seandainya dibuat katakanlah ‘kebijakan’ dengan tidak membayarkan penuh/menunda pembayaran dengan memblokir rekening rekanan bersangkutan seolah-olah ada kecurigaan dari berbagai pihak ini pasti ada apa-apanya (angpau-angpaunya).
Bagaimana menurut Bapak seandainya pihak inspektorat, kepolisian, kejaksaan, wartawan, LSM ikut dilibatkan sebagai pejabat pengelola kegiatan (pejabat pengelola kegiatan tidak melulu di satu instansi terkait) mungkin kesamaan visi ini bisa terwujud.